“Quo Vadis” Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di tahun 2020, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR-RI periode 2020-2024 berinisiatif untuk segera merampungkan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kembali untuk disahkan menjadi Undang-Undang dengan memasukannnya dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024, pembahasan yang sempat terhenti pada akhir kepengurusan DPR-RI periode 2014-2019 bulan September 2019 akibat gelombang protes publik yang cukup luas. Namun titik pembahasan dalam tulisan ini tidak diarahkan untuk membahas bagaimana upaya pemerintah itu berlansung melainkan tulisan ini lebih diarahkan untuk membahas tentang pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai upaya dekolonisasi.

Dalam pandangan para ahli hukum pidana nasional misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht adalah peninggalan kolonial yang tidak sesuai dengan corak dan cara hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka. Pandangan ini merefleksikan warisan pandangan para ahli hukum pada masa Orde Lama, yang menginginkan nasionalisasi terhadap semua produk hukum peninggalan Hindia Belanda dan mendorong penggunaan pranata hukum adat sebagai sistem utama dalam upaya pembaruan dan pembentukan hukum nasional. Namun, dalam sejarah perkembangan hukum pidana Indonesia hingga saat ini dapat dilihat bahwa KUHP yang digunakan sudah bersifat nasional karena tidak lagi memiliki sifat kolonial.

Dalam Rancangan KUHP yang kini draft naskahnya telah diserahkan pemerintah kepada DPR, misi ini sudah berubah menjadi dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, adaptasi, dan harmonisasi hukum pidana. Munculnya lima misi pembaruan hukum pidana itu tentu tidak lepas dari pengaruh dan perkembangan politik hukum ketika hukum difungsikan sebagai sarana pembangunan ekonomi. Di samping itu juga kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan dekolonisasi dalam arti harfiahnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dekolonisasi merupakan penghapusan daerah jajahan, mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada daerah jajahan dan memerdekakan daerah jajahan. Dalam artian lain dekolonisasi adalah pemberian kemerdekaan politik kepada daerah jajahan atau koloni.

Lebih jauh daripada itu, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang komprehensif tetang pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai upaya dekolonisasi, hal pokok yang harus dipahami juga adalah tentang perbedaan KUHP dan RUU KUHP. Perbedaannya terletak pada asas legalitas dalam KUHP yang hanya mendasarkan hukum yang tertulis saja, hukum yang tidak tertulis (hukum adat) tidak diakui eksistensinya, sedangkan dalam Rancangan KUHP selain hukum yang tertulis, eksistensi hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pun diakui. Makna penting dari cara memahami yang demikian adalah dalam kerangka untuk mendudukan pembahasan dalam tulisan berdasarkan porsinya masing-masing. Oleh karena itu, pada bagian ini akan coba dibahas tentang pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai upaya dekolonisasi dari sudut pandang analisis yuridis dan filosofis.

Tema pembicaraan tentang pembaharuan hukum pidana dewasa ini dari sudut pandang pemerintahan, spirit atau semangat itu yang diinisiasi oleh pemerintah lebih dilandaskan pada jaminan terciptanya kepastian pembangunan hukum nasional, sebagaimana itu nampak dalam salah satu aturan payung paling penting yaitu Undang-undang Hukum Pidana (yang kemudian disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari sudut padang yang lebih komprehensif nampak terlihat bahwa pembaruan hukum pidana yang digagas oleh pemerintah pada saat ini hanya berfokus pada pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam titik tolak ini, pembaruan KUHP pada awalnya memiliki misi tunggal, yaitu dekolonisasi hukum pidana. Namun demikian, pembaruan hukum pidana saat ini berkembang menjadi 5 (lima) misi yaitu dekolonisasi, adaptasi, rekodifikasi, demokratisasi, dan harmonisasi KUHP. Proses pembaruan hukum pidana, khususnya KUHP dalam konteks ini lebih dapat dilhat oleh penulis sebagai bagian dari misi dekolonisasi dan misi rekodifikasi daripada misi demokratisasi dan harmonisasi. Misi dekolonisasi yang selalu dinyatakan sebagai spirit dasar para penyusun RKUHP itu perlu dipertanyakan relevansinya saat ini karena proses pembaruan terhadap KUHP sendiri telah 16 kali dilakukan sejak 1946.

Selain itu, proses pembaruan hukum pidana juga sudah dilakukan sejak lama melalui berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP sehingga keseluruhan proses tersebut menghasilkan konstruksi hukum pidana yang unik dan spesifik. Misi dekolonisasi semestinya diarahkan untuk mengeliminasi spirit hukum kolonial yang dimaksudkan untuk mengefisiensikan eksploitasi di Indonesia yang bercirikan hukum yang represif. Namun UUD 1945 sebagai konsitusi memilih jalan untuk melakukan dekolonisasi hukum kolonial secara evolutif karena sistem hukum, konsep, dan struktur yang dikembangkan masih bercorak kolonial. KUHP, KUH Perdata, dan KUH Dagang masih diberlakukan sampai saat ini dengan perubahan-perubahan secara evolutif pula. Logika dekolonialisasi yang dibawa pemerintah memang lebih menitikberatkan pada semangat penggantian formalitas aturan zaman belanda menjadi milik Indonesia, tanpa memiliki visi jelas ke mana arah pembaruan hukum pidana. Dalam kaitannya dengan demokratisasi misalnya, semangat belanda untuk mengekang Negara jajahannya agar tidak melawan pemerintah melalui protes-protes yang disebut Hatzai Artikeleen atau penyebaran kebencian pada pemerintahan yang sah dihidupkan kembali (sebelumnya telah dihapuskan Mahakamah Konstitusi melalui putusan No. 6/PUU-V/2007) oleh pemerintah.

Selain pasal itu, Pemerintah juga menghidupkan kembali pasal-pasal anti-demokrasi yang telah dihapuskan Mahkamah Konstitusi seperti penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kacamata ini maka semangat dekolonialisasi dan demokratisasi yang diusung RKUHP patut untuk diberi tanda tanya. Pada titik ini, RKUHP yang saat ini bermisikan dekolonisasi diniatkan untuk mengeliminasi hegemoni yang mengabsahkan relasi kuasa penguasa dan warga negara yang berpotensi melanggar hak asasi manusia dan kebebasan sipil harus ditinjau ulang. Peninjauan ulang ini menjadi strategis dilakukan untuk meletakkan kembali RKUHP dalam bingkai pembaruan hukum pidana yang berpijak pada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pertanyaan kritis serupa juga perlu ditujukan terkait dengan misi rekodifikasi yang diniatkan oleh para penyusun apakah pasca penyusunan kembali KUHP “nasional” terbuka kemungkinan untuk kembali membentuk peraturan hukum pidana di luar KUHP.

Terkait hal di atas, kemungkinan ini jika dilihat dari analisis penulis sangat terbuka lebar, mengingat sejak 2015 hingga saat ini, pemerintah dan DPR secara konsisten membentuk peraturan hukum pidana di luar KUHP. Ketidakkonsistenan politik hukum pidana pemerintah akan membuat proses rekodifikasi KUHP “nasional” akan segera menemui kegagalan. Pasca reformasi 1998, Indonesia juga telah menyatakan komitmen yang kuat terhadap proses demokratik dan perlindungan hak asasi manusia. Komitmen ini tidak hanya dinyatakan melalui proses amandemen konstitusi namun juga melalui ratifikasi terhadap berbagai perjanjian internasional. Jika dilihat bahwa upaya dekolonisasi hukum pidana seharusnya tidak hanya berhenti pada pengejawatahan semangat itu. Hal lain yang lebih penting dalam rangka pembaharuan hukum pidana adalah juga bagaimana kita berbicara tentang misi demokratisasi hukum pidana. Beberapa realitas yang mungkin menggagalkan gerakan menuju upaya mendemokratisasikan hukum pidana dari sudut pandang ini dapat dilihat sebagai berikut.

Pertama, ketiadaan pandangan yang sama dari masyarakat tentang keadilan yang menjadi dasar hukum pidana, namun yang mengemuka hanya daftar perselisihan antar individu untuk memaknai keadilan berdasarkan kepentingan identitas kelompok mereka sendiri. Kedua, jika terbangun rasa keadilan yang sama dalam masyarakat, mungkin rasa keadilan itu bertumbuh dan lahir melalui kemarahan, kecurigaan, dan ketakutan terhadap perbedaan (keliyanan) yang melekat pada suatu kelompok tertentu. Ketiga, bahkan jika pandangan masyarakat tentang keadilan sudah tercerahkan, namun kesadaran tersebut terbentuk melalui mekanisme kontrol terhadap kejahatan yang lebih bersifat instrumentalis. Akhirnya, jika mengandalkan pandangan masyarakat tentang keadilan ternyata menjadi mekanisme pengendalian kejahatan yang efektif, namun situasi ini akan menempatkan hukum pidana di bawah status quo pandangan masyarakat yang memaknai keadilan menurut pandangan mereka sendiri.

Beberapa gejala tersebut sudah nampak dalam proses penyusunan RKUHP yang hanya menjadikan RKUHP sebagai instrumentasi untuk menghukum kelompok-kelompok yang berbeda dan dianggap liyan oleh kelompok mayoritas. Dalam proses pembaruan hukum, salah satu indikator dari proses pembangunan hukum yang baik dalam proses legislasi adalah adanya harmonisasi, baik harmonisasi vertikal dan juga harmonisasi horizontal (sinkronisasi). Harmonisasi ini juga membutuhkan proses pengumpulan data dan evaluasi terhadap data yang tersedia termasuk memperbandingkan dengan praktik yang terjadi di proses peradilan termasuk dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini penulis melihat bahwa misi harmonisasi ini tidak melihat praktik yang terjadi dalam proses persidangan dan tidak menggunakan data sebagai basis pembentukan kebijakan hukum pidana (evidence-based public policies). Kebijakan berbasis bukti adalah pendekatan yang dapat membantu orang-orang membuat keputusan yang tepat tentang kebijakan, program dan proyek dengan menempatkan bukti terbaik yang tersedia melalui penelitian sebagai jantung pengembangan dan implementasi kebijakan. Pengembangan kebijakan yang didasari oleh bukti yang dihasilkan dari penelitian semestinya menggantikan kebijakan yg dilandasi opini (opinion based policy).

Lebih jauh daripada itu bahwa interaksi Indonesia yang terefleksikan dalam tindakan ratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional semestinya dijadikan sebagai modalitas untuk melakukan rekonsiliasi antara norma hukum internasional dengan hukum nasional melalui upaya pembumian hak asasi manusia. Harmonisasi vertikal menjadi langkah strategis dalam upaya pembaruan sistem hukum nasional, termasuk pembaruan hukum pidana untuk menyesuaikan dengan standar universalitas hak asasi manusia. Namun demikian, seringkali sentimen dan nasionalisme sempit mendominasi proses pembaruan hukum pidana sehingga proyeksi perlindungan terhadap hak asasi manusia kelompok rentan tidak terefleksikan dalam upaya pembaruan tersebut. Dalam konteks ini, maka menjadi strategis untuk meletakkan RKUHP berdasarkan pada 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi ekspresi dan fungsi instrumental. Fungsi ekspresif mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan keadilan. Sementara fungsi instrumental menunjukkan hukum sebagai sarana menciptakan dan memelihara keadilan, stabilitas dan prediktibilitas; sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan dan peng-adaban masyarakat, serta sarana pembaruan masyarakat.

Fungsi hukum tersebut relevan dengan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Alinea ke IV UUD 1945 yang menyatakan:

“membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dalam kerangka tersebut di atas, hukum harus dipandang sebagai suatu institusi yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial-politik negara. Dalam konteks ini hukum dapat difungsikan sebagai tool of social engineering yang diefektifkan lewat proses-proses yudisial ataupun yang diefektifkan melalui proses–proses legislatif sebagaimana itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, pembangunan hukum nasional harus direncanakan secara cermat dan penuh pertimbangan. Karena akan menjadi salah satu fondamen penting dalam mewujudkan tujuan bernegara. Demikian halnya pula dengan proses pembaruan hukum pidana yang saat ini tengah dilakukan Pemerintah dan DPR RI yang berupaya untuk melaksanakan proses pembangunan hukum nasional. Pembaruan hukum pidana harus benar-benar mencerminkan fungsi hukum secara integral. Permasalahannya kemudian adalah, dalam fungsinya yang reformatif sebagai tool of engineering, proses pembaruan hukum (pidana) seringkali masih saja diperbincangkan dalam konsepnya yang agak terbatas sebagai legal reform, yang secara harfiah harus diartikan sebagai pembaruan dalam sistem perundang-undangan belaka.

Dalam konsepnya seperti ini, pembaruan hukum akan berlangsung sebagai aktifitas legislatif yang umumnya hanya melibatkan pemikiran-pemukiran kaum politisi dan/atau sejauh-jauhnya juga pemikiran para elit profesional yang memiliki akses dan lobi terhadap proses pembaruan hukum pidana yang saat ini tengah dilakukan Pemerintah dan DPR RI. Kalaupun berkehendak untuk memperlebar dan memperluas perbincangan dan partisipasi, wacana pembaruan hukum ini akan difokuskan pada permasalahan doktrin-doktrin dan paradigma yang menjadi dasar pembenar (alias norma-norma dasarnya yang filosofis) seluruh bangunan perundang-undangan nasional yang tengah dirancang Pemerintah dan DPR RI. Padahal, sejarah pembaruan hukum Indonesia, pembaruan hukum dalam arti sebagai legal reform yang dalam realitas sejarahnya dilakukan dalam rangka nasionalisasi hukum kolonial, tidak pernah terbukti atau paling tidak belum terbukti sebagai pembaruan yang mengena sampai pada dasar-dasar paradigmatiknya.

Pembaruan semacam ini memiliki kecenderungan untuk membatasi diri pada pembaruan undang-undang atau sementara pasal dan ayat dalam undang-undang yang telah ada saja, tanpa mempertimbangkan paradigma ideologisnya. Sehingga, legal reform seperti ini tidaklah akan bisa mengikutkan keterlibatan khalayak ramai yang awam, kelompok mereka yang berada dalam suatu lingkungan yang penuh dengan pengalaman budaya dan pengalaman berbahasa yang amat berbeda dan beragam, khalayak ramai yang awam ini akan sulit – kalaupun tak dipersulit-memasuki suatu wacana yang dikuasai apa yang disebut suatu linguistic dominating system para elit politisi dan elit profesional yang dengan itu mampu mendominasi percaturan hukum formal.

Dalam kenyataan seperti itu hukum perundang-undangan nasional akan lebih gampang terdayagunakan untuk merespon kepentingan mereka yang mapan dan berkekuasaan daripada berkepekaan pada kepentingan mereka yang berkedudukan marjinal dan terpinggirkan. Dalam kenyataan seperti itu pula hukum perundang-undangan nasional yang diberlakukan diseluruh negeri atas dasar keyakinan akan kebenarannya yang universal akan tutup mata pada realitas tetap dipatuhinya tradisi-tradisi tua yang hidup dalam kehidupan komunitas-komunitas lokal. Namun, apabila melihat realitas yang ada, semangat pembaruan hukum pidana ini memang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari empat rasionalitas pembaruan hukum pidana, yaitu dekolonialisasi, rekodifikasi, demokratisasi dan harmonisasi, hampir semua aspek menemukan tantangan yang berarti. Meski perdebatan bahwa menggantikan aturan di jaman kolonial itu artinya telah melakukan dekolonialisasi, namun fakta bahwa KUHP yang saat ini Indonesia gunakan sudah menjadi milik bangsa sendiri juga tidak bisa dipungkiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya rekodifikasi dan harmonisasi juga menjadi kendala besar. RKUHP dijadikan buku besar yang “sekedar” memasukkan seluruh pasal-pasal pidana di luar KUHP tanpa terlebih dahulu memastikan tidak akan ada pembahasan pidana lain di luar pembahasan RKUHP, selain pidana yang bersifat administratif tentunya. Dalam analisis penulis misalnya, secara bersamaan sepanjang 2015 sampai 2022 saja, pemerintah berturut-turut membahas pasal pidana di aturan seperti UU ITE, UU terorisme, UU perlindungan Anak dan banyak aturan dan rancangan Undang-Undang lain. Akibatnya, cita-cita kodifikasi dan harmonisasi lagi-lagi menjadi jargon yang susah untuk tercapai. Perlu dicatat, kondisi ini belum termasuk kewajiban Indonesia untuk mengatur beberapa ketentuan pidana hasil kesepakatan Internasional dan kendala klasik soal kesiapan SDM dan sarana prasarana penegakan hukum. Belum masuk ke persoalan substansi RKUHP yang banyak mendapat sorotan, rasionalitas pembaruan hukum pidana Indonesia melalui peletakan pondasi utama bernama RKUHP memang sudah menunjukkan ada masalah serius soal visi pembaruan hukum pidana di Indonesia.

RKUHP tidak bisa hanya dimaknai sebagai kumpulan pasal pidana tanpa memastikan dampaknya kedepan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, karena pembaruan hukum pidana merupakan proyek besar yang melintasi berbagai dimensi, cara pandang, dan dinamika terkait dengan nilai-nilai sosial, budaya, tata dunia yang berubah, tentunya kepentingan politik dan ekonomi nasional, maka pembaruan hukum pidana harus dilakukan secara terpadu dan demokratis yang mencerminkan nilai-nilai yang Pancasila, UUD 1945 dan semua instrumen hak asasi manusia universal. Untuk itu, penting untuk kembali meletakkan proses pembaruan hukum pidana pada landasarn dasar mengenai perubahan paradigmatik apa yang hendak dicapai dari pembaruan hukum pidana yang dilakukan melalui pembentukan undang-undang hukum pidana yang saat ini naskah draf-nya telah diserahkan kepada DPR RI.

Jadi, jika melihat pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tema pembahasan dalam penulisan ini tidak lagi bergerak dari pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai upaya dekolonisasi melainkan pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai upaya dekolonisasi, demokratisasi, adaptasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum pidana. Pembicaraan tentang dekolonisasi hukum pidana telah berakhir dengan sendirinya dengan adanya upaya pembaharuan hukum pidana itu sendiri dan juga dalam prakteknya hukum pidana yang digunakan selama tidak lagi bernuansa kolonial melainkan lebih bernuansa nasional.

Sebagai sebuah kesimpulan bahwa pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah bagian utama atau sebagai upaya dekolonisasi. Tujuannya adalah untuk lebih menampilkan cita-cita hukum nasional yang ditimba dari hukum yang hidup dan berlangsung dalam sistem hidup bangsa Indonesia. Namun, pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai upaya dekolonisasi ini juga menemukan tantangannya yakni tentang kodifikasi dan unifikasi hukum pidana. Artinya, upaya yang harus dilakukan adalah dengan menyatukan semua aturan hukum pidana dalam satu kitab undang-undang supaya terwujud sistematika aturan pidana yang mudah dipahami serta ditegakkan. Kemudian, persoalan pembaruan hukum pidana di Indonesia juga seharusnya lebih diarahkan pada demokratisasi hukum pidana. Persoalan-persoalan ini melampaui persoalan dekolinisasi hukum pidana.

  

Daftar Pustaka

Abdul Hakim Garuda Nusantara. Politik Hukum Indonesia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta, 2015.

Ahmad Bahiej, “Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia”, Sosio-Religia, Volume 2 Nomor 2, Februari 2003.

Agus Raharjo, Problematika Asas Retroaktif dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8 Nomor 1, 2008. Ahmad S Soema Di Praja, Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia, 1957, Alumni, Bandung.

Bachsan Mustafa. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

Bernard L. Tanya. Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama. Genta Publishing. Yogyakarta, 2011.

Chairul Huda, “Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus”, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18, Oktober 2020.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Dani Krisnawatpi, Eddy O.S Hiarpiej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto dan Supriyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena: Ilmu dan Amal, Jakarta, 2006.

Diah Ratna Sari Hariyanto, dkk, “Urgensi Asas-asas Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum”, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Januari 2018.

Eddy Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2004.

Fuad Amsyari, Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, dan Purwoto, “Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia”, Diponogoro Law Review, Volume 1 Nomor 4, 2012.

I Dewa Made Suartha, Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Setara Press, Malang, 2015.

Ishana Hanifah, Himpunan Lengkap Kitab Undangundang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Laksana, Jakarta, 2014.

Syaiful Bakhri. Sejarah Pembaruan KUHP & KUHAP. Totalmedia P3IH UMJ, Jakarta, 2011.

 

 

Fredy Rahalus adalah penggiat Filsafat Hukum Putra Haar Rumtiar Maluku Tenggara.